Anggota parlemen Taiwan dikabarkan bakal mengajukan draf undang-undang khusus untuk aturan crypto pada akhir tahun ini.

Melansir dari The Block, aturan crypto tersebut dibaca pertama kali pada akhir November dalam upaya untuk mencegah arbitrase regulasi karena kekhawatiran mengenai bursa asing semakin meningkat di Taiwan.

Anggota Legislatif Taiwan, Yung-Chang Chiang meyakini bahwa aturan khusus untuk aset crypto diperlukan untuk mengatur industri crypto yang berkembang pesat, yang secara signifikan berbeda dari produk keuangan tradisional.

Chiang baru-baru ini mengadakan dengar pendapat publik untuk membahas rancangan proposal bersama penyedia layanan aset virtual, ahli hukum, dan akademisi.

Meskipun Komisi Pengawas Keuangan Taiwan (FSC) sebelumnya telah merilis pedoman untuk sektor crypto untuk menetapkan aturan otonom, Chiang berpendapat bahwa langkah-langkah ini kurang memiliki kekuatan hukum.

Undang-undang khusus yang diusulkan akan memberikan wewenang kepada otoritas pengatur untuk memberlakukan sanksi terhadap operator yang tidak mematuhi, mengisi kesenjangan regulasi penting dalam lanskap crypto Taiwan.

“Dalam hal ini, di bawah otoritas undang-undang khusus ini, otoritas pengatur dapat memberlakukan sanksi administratif terhadap operator yang melanggar aturan self-regulation ini. Tanpa undang-undang khusus seperti itu, pengatur akan kehilangan kemampuan untuk memberlakukan sanksi,” tambah Chiang.

Saat ini, Taiwan telah menuntut penyedia layanan aset virtual untuk mematuhi hukum anti pencucian uang sejak FSC memperkenalkan aturan anti pencucian uang pada Juli 2021. Selain itu, industri kripto tetap tidak diatur dengan baik.

“Masih ada banyak platform kripto yang berada di Taiwan namun belum mendeklarasikan kepatuhan AML dengan FSC,” kata Chiang.

Dia menambahkan bahwa regulator di Taiwan tidak dapat melakukan banyak hal jika tidak ada undang-undang khusus untuk crypto tersebut.

Chiang menjelaskan bahwa kemungkinan undang-undang khusus ini akan melalui tiga pembacaan selama sesi legislatif saat ini, yang diharapkan akan berakhir pada akhir tahun ini.

“Pemilihan sedang mendekat, dan sesi legislatif saat ini lebih fokus pada peninjauan anggaran pemerintah,” kata Chiang.

Saat ini, Taiwan mewajibkan penyedia aset virtual untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang (AML), yang diperkenalkan oleh FSC pada Juli 2021.

Namun, tanpa undang-undang khusus yang didedikasikan, regulator memiliki kewenangan yang terbatas untuk bertindak melawan platform yang tidak patuh.

Chiang menyoroti bahwa banyak platform crypto di Taiwan belum mendeklarasikan kepatuhan AML mereka kepada FSC, dan kekosongan aturan ini perlu diatasi.

Pemerintah Taiwan Diminta Dorong Perbankan Ramah Crypto

Selama dengar pendapat yang sama, Damien Ho, perwakilan kemitraan global Binance, menyoroti tantangan yang terus berlanjut yang dihadapi banyak platform crypto di Taiwan dalam mendapatkan layanan perbankan yang sesuai.

Meskipun FSC telah berupaya mendorong bank-bank untuk tidak memperlakukan platform crypto dengan sangat hati-hati, platform-platform ini terus menghadapi kesulitan dalam interaksi mereka dengan lembaga keuangan tradisional.

Ho menyarankan bahwa pemerintah Taiwan harus secara aktif mendorong bank swasta atau milik negara untuk menjadi lebih ramah terhadap crypto dan terlibat dalam bisnis crypto yang relevan.

Pendekatan ini dapat membantu perkembangan bisnis crypto dalam cara yang lebih teratur dan efektif.

Pada kesempatan serupa, co-founder dan Group CRO dari bursa kripto XREX yang berbasis di Taipei, Winston Hsiao mengatakan bahwa kepatuhan adalah suatu keharusan bagi industri kripto tetapi perlu dilakukan secara bertahap.

“Jika kita harus membahas undang-undang khusus pada tahap ini, kita berharap undang-undang dapat mengatur platform kripto berdasarkan ukuran mereka,” kata Hsiao. [ab]