Pada era mata uang digital menjanjikan otonomi finansial, konflik Israel-Gaza menemukan dimensi yang tak terduga, termasuk cara Hamas andalkan crypto di tengah sanksi Israel.

Dailycoin dalam artikel baru-baru ini menyampaikan, bahwa Hamas, yang menghadapi sanksi Israel yang meluas, beralih ke crypto sebagai penyokong operasional.

“Sifat terdesentralisasi mata uang digital memberikan kesempatan kepada entitas seperti Hamas untuk menghindari sanksi internasional, memastikan aliran dana yang terus-menerus untuk mendukung operasi mereka,” tulis media crypto tersebut.

Hamas bukanlah satu-satunya pihak yang menggunakan blockchain untuk menghindari sanksi. Korea Utara, misalnya, juga dilaporkan terlibat dalam aktivitas kripto yang disponsori negara.

Kelompok Lazarus yang terkenal dengan tindakan peretasan kripto mencuri ratusan juta dari pengguna. ‘Negeri para Pertapa’ tersebut dilaporkan menggunakan hasil dari peretasan ini untuk mendanai militer, termasuk persenjataan nuklirnya.

Dailycoin menulis, bahwa sama seperti Korea Utara, Hamas andalkan crypto untuk tujuan politik dan militer.

“Misalnya, setelah ledakan kekerasan besar di Gaza pada Mei 2021, alamat yang dikuasai oleh Hamas menerima lebih dari US$400.000.”

Sejak serangan pada 7 Oktober terakhir, kelompok GazaNow yang berbasis di Gaza, yang mendukung aktif Hamas, meminta sumbangan menggunakan alamat crypto.

Pertama kali aktif pada Agustus 2021, alamat ini telah menerima hampir US$800.000 secara total dan kurang dari US$5.000 sejak serangan terakhir.

Sebelumnya, pada 10 Oktober, Wall Street Journal menerbitkan laporan yang mengklaim bahwa Hamas dan kelompok Palestina lainnya menggunakan crypto untuk mendanai operasi mereka.

Laporan ini, berdasarkan analisis dari kelompok forensik blockchain, mengklaim bahwa antara Agustus 2021 dan Juni tahun ini, Hamas telah mengumpulkan US$41 juta dalam bentuk crypto dan bahwa penegakan hukum kesulitan mengendalikan aliran dana tersebut.

Belum Ada Bukti Pasti Sumbangan Crypto kepada Hamas untuk Serang Israel

Dalam satu wawancara dengan Coindesk, mantan pegawai CIA yang telah melacak pendanaan kripto untuk terorisme sejak 2016, Yaya Fanusie menilai crypto jauh dari menjadi tiket emas bagi kelompok yang ingin mengumpulkan uang secara rahasia.

Menurutnya, sifat publik blockchain, bursa, dan alamat dompet membuka pendanaan teror.

“Ini adalah pedang bermata dua. Kelompok teroris mungkin mendapatkan beberapa sumbangan dari donor yang, Anda tahu, cukup bodoh untuk mendanai dompet publik Anda. Tetapi itu akan meningkatkan risiko orang itu tertangkap dan muncul di bawah radar keamanan,” katanya.

Namun Coindesk mencatat, bahwa pada April, Hamas mengumumkan penghentian kampanye sumbangan Bitcoin karena alasan ini.

“Antara baris-baris, mereka mengatakan ‘lihat, kami telah mengumpulkan ini, kami telah mendapatkan sumbangan, tetapi apa yang terjadi adalah memperhatikan kita saat dompet ini dipublikasikan. Ini memungkinkan penegakan hukum keamanan intelijen untuk benar-benar mengejar dan menemukan siapa pendukung kami dan mempelajari jaringan,” tambah Fanusie.

Ketika Fanusie pertama kali mulai melacak pendanaan kripto untuk terorisme pada 2016, Hamas mengumpulkan sekitar US$600 tahun itu. Namun, setelah beberapa kesuksesan pada 2019 dan 2020, aliran sumbangan kripto mulai melambat.

Meskipun laporan menunjukkan bahwa Hamas andalkan sumbangan crypto mungkin dalam serangan terhadap Israel, ini tidak dapat dibuktikan secara pasti.

Selain itu, tidak jelas apakah jutaan dolar yang terkumpul benar-benar mencapai para teroris, karena penegakan hukum mungkin telah campur tangan.

Fanusie mencatat dua nuansa lain yang mungkin luput dari pembaca WSJ. Pertama, tidak jelas apakah uang yang dihimpun dalam bentuk kripto benar-benar digunakan dalam serangan terhadap Israel akhir pekan lalu, meskipun demikian merupakan inferensi.

“Laporan Wall Street Journal tidak mengatakan ‘Hamas menggunakan US$40 juta untuk serangan ini. Itu tidak ada. Kami tidak dapat menentukan itu. Tetapi tentu saja, jika itu muncul pada hari Selasa, itu adalah implikasinya,” kata Fanusie.

Dan dua, tidak jelas apakah jutaan yang dihimpun benar-benar mencapai para teroris sama sekali. Dana tersebut mungkin telah disita oleh penegak hukum di sepanjang jalan.

“Ada upaya untuk mengumpulkan uang ini, tetapi penegak hukum mungkin telah pergi ke bursa-bursa ini, menghentikannya, dan menutupnya,” kata Fanusie.

Fanusie juga meredakan gagasan bahwa koin privasi dan layanan pencampuran mungkin menawarkan solusi alternatif yang efektif dibandingkan dengan menggunakan sistem yang menyiarkan transaksi secara publik, seperti jaringan Bitcoin.

Koin privasi seperti Monero (XMR) tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk tujuan tersebut, dan layanan pencampuran juga memiliki masalah.

Tahun lalu, AS memberlakukan sanksi pada Tornado Cash, pencampur Ethereum yang digunakan oleh Lazarus, kelompok peretasan Korea Utara, menunjukkan seberapa jauh hukum dapat meluas.

“Industri ini menganggap keuangan ilegal dengan lebih serius. Ada insentif untuk memperkuat APU. Dan saya pikir kita akan melihat dorongan dalam ekosistem untuk itu. Itu bagus,” pungkas Fanusie. [ab]