Hong Kong Tinjau Ulang Aturan Crypto Pasca Kasus JPEX — Blockchain Media Indonesia


Pemimpin Hong Kong mengatakan pada Selasa (3/10/2023) bahwa wilayah tersebut akan mengawasi regulasi aset digital setelah polisi menangkap delapan orang atas tuduhan penipuan di bursa kripto ilegal yang memengaruhi lebih dari 1.600 investor dan lebih dari US$150 juta dalam aset.

Mereka yang ditangkap termasuk influencer media sosial yang mempromosikan pertukaran mata uang JPEX dan karyawan JPEX.

“Insiden ini menyoroti pentingnya bahwa ketika investor ingin berinvestasi dalam aset virtual, mereka harus berinvestasi di platform yang berlisensi,” kata eksekutif kepala Hong Kong, John Lee, dalam konferensi berita rutin.

“SFC akan memantau situasi ini dengan sangat cermat dan memastikan bahwa investor cukup dilindungi,” tambahnya.

Hong Kong Akan Melakukan Tinjauan Ulang Mengenai Crypto

John Lee mengatakan pemerintah Hong Kong akan meningkatkan pendidikan sehingga investor akan lebih memahami risiko yang terlibat dan bagaimana platform diatur.

Kepala Superintenden Polisi Kung Hing-fun mengatakan para investor sebagian besar tidak berpengalaman dan telah tertipu oleh janji tingkat penghasilan yang tinggi dan risiko yang rendah.

Elizabeth Wong, kepala unit fintech Securities and Futures Commission, mengatakan sedang menyelidiki apakah JPEX telah melanggar undang-undang anti-pencucian uang, dan bahwa telah merujuk kasus tersebut kepada polisi dan akan membantu dalam penyelidikan mereka, dikutip dari Apnews.

Penangkapan delapan orang itu menyusul pengumuman SFC minggu lalu bahwa JPEX tidak memiliki lisensi dan tidak memiliki kewenangan untuk mengoperasikan platform perdagangan kriptonya di kota tersebut.

SFC mengatakan beberapa investor telah mengeluh tidak bisa menarik aset virtual mereka dari akun JPEX atau menemukan bahwa saldo mereka “berkurang dan diubah.”

JPEX mengumumkan pada Senin (2/10/2023) bahwa perdagangan di platform-nya dihentikan. Mereka mengatakan dalam pernyataan bahwa mereka “sedang bernegosiasi dengan … pembuat pasar pihak ketiga untuk menyelesaikan kekurangan likuiditas.”

Pada hari Minggu (1/10/2023), JPEX mengeluh tentang “perlakuan tidak adil oleh lembaga terkait” di Hong Kong. Mereka menuduh pembuat pasar pihak ketiga yang tidak diidentifikasi “secara jahat” membekukan dana.

Polisi mengatakan pada hari Selasa (3/10/2023) mereka telah membekukan rekening bank senilai 15 juta dolar Hong Kong (US$1 juta) dan menyita tiga properti senilai 44 juta dolar Hong Kong (US$5,6 juta).

Mereka mengatakan telah menerima 1.641 keluhan tentang JPEX yang melibatkan 1,2 miliar dolar Hong Kong (US$153 juta).

Di Tiongkok daratan, transaksi kripto telah dilarang sejak tahun 2021 dan transaksi yang dilakukan di bursa asing dari dalam Tiongkok daratan juga dianggap ilegal. Pasca pelarangan itu, perusahaan kripto Tiongkok beralih ke Hong Kong sebagai basis.

SFC Hong Kong mulai menerima aplikasi untuk bursa kripto mulai 1 Juni, memungkinkan operator berlisensi melayani investor ritel selama mereka memahami risiko yang terlibat. Sebelumnya, hanya investor profesional yang bisa mengakses bursa semacam itu.

Hanya dua bursa semacam itu yang telah mendapatkan persetujuan di negara tersebut – OSL Exchange dan Hashkey Exchange. [az]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Proudly powered by WordPress | Theme: Looks Blog by Crimson Themes.